Second Pregnancy : Ingin bercerita tentang BPJS

Sebenernya agak bertolak belakang ya kalau ngomongin masalah second pregnancy dengan BPJS, hehehe.. gak papa lah, dihubung-hubungin aja deh ceritanya, supaya tetap terjaga gitu silaturahimnya (halah).

Saya orang awam dan tidak tahu sama sekali sistem yang mengatur kinerja dan tata cara BPJS ini. Daripada banyak yang memuji, nyatanya lebih banyak yang mengklaim bahwa sistem ini seperti sistem telor orak-arik basi yang kami disuruh membeli dan menelannya bulat-bulat, hal ini dikomunikasikan dua arah, baik dari sisi pasien (konsumen) maupun dari sisi pelaku medis seperti dokter ataupun rumah sakit.

Propaganda besar-besaran tahun lalu tentang kemaslahatan sistem ini bener-bener gak jelas, mereka bilang ini bentuk tolong menolong terhadap sesama, dimana yang kaya menolong yang miskin dengan pembayaran premi asuransi per bulan. Nayatanya? Tentu saja kebijakan seperti itu tidak ada, BPJS menggratiskan biaya penyembuhan bagi pasien miskin itu juga tidak ada, karena nyatanya si miskin yang ikut menjadi anggota BPJS pun tetap diwajibkan membayar premi sebesar Rp. 25.000,- per bulan. Lalu di mana gratisnya? Bukankah si miskin tetap membayar sendiri biaya berobatnya dengan menabung per bulan?

Lalu dari sisi dokter, saya membaca banyak milis, artikel, maupun sekedar curhatan teman yang seorang dokter dan dipaksa bekerja dengan sistem BPJS, konon katanya untuk biaya tindakan operasi SC saja dokter obgyn hanya dibayar Rp. 150.000,- sekali operasi. Belum lagi obat-obatan dan peralatan yang digunakan harus mematuhi daftar dari BPJS yang sangat di bawah standar. Ini dokter loh yang ngomong, dan mereka benar-benar dibuat sulit karena ini.

Sistem yang mengunci para dokter untuk bertindak tidak sesuai kebutuhan pasien, sistem yang mengunci para pasien yang tidak diberlakukan sesuai dengan yang semestinya. Sistem seperti ini yang nanti akan mereka pertanggung jawabkan di hadapan Allah, betapa dhalimnya semua ini jika benar seperti apa yang mereka beritakan.

Duh jadi kemana-mana ngomelnya. Sekarang saya mau cerita tentang pengalaman saya pribadi menggunakan BPJS. Perlu diketahui bahwa BPJS ini sifatnya adalah pemaksanaan dari pemerintah, badan usaha baik BUMN atau swasta diwajibkan untuk mengikuti sistem ini agar tidak terkena sanksi, kewajiban potong gaji untuk membayar premi tiap bulan sangat berbanding terbalik dengan sistem dan kepuasan yang kami terima.

Karena sayang per bulan sudah dipaksa bayar untuk premi BPJS, makanya saya dan suami mencoba untuk mengurus surat rujukan dari faskes tingkat 1 untuk bisa memeriksakan kehamilan ke dokter, biar bayar BPJS ada gunanya gitu. Di manakah faskes tingkat 1 saya? Di puskesmas dekat rumah. Hasil dari meminta rujukan di sana berhasil membuat saya naik darah, karena lagi-lagi sistem yang menaungi BPJS mempersulit saya untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

Saya pernah keguguran, dan kehamilan saya selanjutnya adalah SC. Setahu saya dan ditambah informasi dari pihak bidan di puskesmas itu, kehamilan saya adalah kehamilan beresiko. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, penanganan kehamilan saya yang sekarang seharusnya dipegang oleh dokter, bukan lagi bidan. Tapi lagi-lagi tertahan oleh sistem, dokter UMUM di puskesmas itu tetap tidak bisa memberikan saya rujukan untuk diperiksa oleh dokter hanya karena alasan sekarang saya masih baik-baik saja.

Saya mencoba berargumen, bahwa mungkin saja kondisi luar saya baik-baik saja sekarang, tapi apakah puskesmas dengan dokter umum seperti ini bisa menjamin keadaan janin saya di dalam tidak ada kelainan? Toh di puskesmas ini tidak ada fasilitas USG yang bisa memonitor fisik janin. Dan jawaban yang diberikan lagi-lagi bikin mengelus dada.

" Kalau memang ibu ingin diperiksa menggunakan USG, saya akan rujuk di puskesmas yang ada USGnya, tapi selama kondisi ibu baik-baik saja sekarang, saya tidak ada alasan untuk merujuk ibu ke dokter spesialis. Kalau semua orang yang bayar BPJS berfikiran seperti Ibu bahwa membayar BPJS agar bisa diperiksa ke dokter spesialis, maka puskesmas tidak akan ada pengunjungnya, Bu "

Piye perasaanmu, jal? Saya sudah geram ingin meneruskan, tapi langsung tarik nafas dan mencoba tenang.

Liat tabel skor kehamilan di bawah ini :


Di atas situ terpampang skor kehamilan saya adalah 18, dan untuk pemeriksaan kehamilan saya seharusnya ditangani oleh dokter. Tapi sistem BPJS sepertinya buta, mereka mengesampingkan skor resiko seperti ini hanya karena saya masih baik-baik saja, lalu untuk mendapatkan rujukan ke spesialis kandungan, saya harus bilang atau berpura-pura sakit gitu? Subhanallaah..

Pas saya kontrol untuk kedua kalinya ke dr. Ninuk kemarin, saya sempat curhat juga untuk masalah ini. Dan jawaban dari dokter Ninuk membuat saya tak kalah geleng-geleng kepala. Beliau mengatakan bahwa obat yang masuk dalam daftar BPJS semua disamaratakan, semua generik, apapun penyakitnya, separah apapun kondisinya, tidak boleh memakai obat atau fasilitas di luar daftar BPJS, kalaupun mau memaksakan memakai obat yang bagus (bukan generik), maka pasien wajib membayar sendiri kekurangannya.

Sedangkan untuk dokter bagaimana? Beda dengan obat, dimana pasien masih bisa memilih atau menambah harga untuk memperoleh fasilitas atau obat-obatan yang sesuai dengan keperluannya (tentu saja jika punya kelas tinggi di BPJS atau memiliki kelebihan finansial), khusus untuk dokter, biaya penanganan bagi pasien BPJS juga sudah distandarkan, sebagai contoh ya Rp 150.000,- per tindakan seperti yang saya tulis di atas sebelumnya. Jadi di sini, bisa dikatakan bukan cuma pasien yang kadang merasa dirugikan dari sistem BPJS, tapi dokter pun tak kalah tekor dengan sistem seperti ini.

Untuk di puskesmas, kata dr. Ninuk memang sistem BPJS yang diberlakukan di puskesmas adalah WAJIB menangani pasien dulu. Mereka tidak bisa langsung memberikan rujukan jika puskesmas belum memberikan perawatan sekali atau dua kali. Ya Allah.. bener-bener dah..

Dokter Ninuk juga bercerita, pernah ada pasiennya yang pada kelahiran SC anak pertama menggunakan asuransi biasa dari perusahaan tempat dia bekerja. Dan setelah SC anak kedua dia menggunakan BPJS (karena perusahannya dipaksa juga untuk mengikuti program BPJS ini), sang pasien mengeluh bahwa bekas operasinya sangat sakit padahal sudah hampir 2 bulan, berbeda saat kelahiran SC anak pertama yang seminggu saja sudah tidak sakit lagi. Dokter Ninuk tentu saja tidak mengatakan karena alat dan obat yang digunakan berbeda mengikuti standar BPJS, tapi beliau hanya mengatakan : "Yah mungkin karena sudah anak kedua bu, jadi rasa sakitnya lebih lama".

Mendengar penjelasan seperti itu, saya refleks meremas jari suami saya. Ya Allah dhalim bener kalau yang dikatakan sang dokter itu benar. Saya akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan jasa BPJS untuk kehamilan saya jika benar seperti itu sistem yang akan saya temui di lapangan nanti. Biarlah pemaksaan pembayaran pada BPJS itu saya anggap tabungan akherat yang akan saya tarik dan saya tuntut pengelolanya nanti. 

Untuk sekarang, biarlah saya merawat titipan Allah ini sebaik-baiknya, dengan biaya sendiri yang lebih menenangkan. Karena sudah pasti rejeki untuk anak saya ini akan dititipkan pada kami. Tidak usah BPJS-BPJS'an ya, Nak. Mama Papa akan berusaha sekuat tenaga merawat kalian sebaik-baiknya.

2 komentar:

  1. emangnya kalau melahirkan menggunakan BPJS standar alat dan obatnya seperti apa ??

    BalasHapus
    Balasan
    1. Untuk detailnya saya kurang tahu juga say, karena info yang saya dapat dari dokter pun tidak secara detail menyebutkan. Hanya saja bisa dipastikan bahwa obat-obatan standar yang digunakan adalah tipe generik, sedangkan bahan dan alat jika ada tindakan juga diambilkan dari alat yang harga murah jika dilihat dari katalog harga peralatan/bahan medis. Wallahu'alam.

      Hapus

Diberdayakan oleh Blogger.
; //]]>